Facts About reformasi intelijen indonesia Revealed
Facts About reformasi intelijen indonesia Revealed
Blog Article
In early 2002, BIN was derided by ministers and senior politicians when it emerged that it had penned separate, and contradictory, experiences on the economy for cupboard ministers and for just a parliamentary committee. BIN also ready an error-filled briefing for parliament's International Affairs and Stability Commission previous to John Howard's go to to Indonesia in February 2002.
Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
Except for the Particular Drive Training and Instruction Middle, each Kopassus teams are tasked with retaining its battle and operational readiness at any presented instant.[sixteen] Each and every team is headed by a Colonel and all teams are skilled as airborne commandos.
Jika yang dimaksud Prabowo dengan “bermain saham sama dengan berjudi” adalah spekulasi tanpa analisis yang matang, maka argumen tersebut dapat diterima.
Di satu sisi badan intelijen tahu kepentingan clientnya, sebaliknya sang client juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh badan intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang bermutu one .
The sights, viewpoints and positions expressed within all posts are These of the creator on your own and do not represent Those people on the editors or of Ny College University of Law. The precision, completeness and validity of any statements built within just this short article will not be confirmed. We accept no legal responsibility for any errors, omissions or representations.
As well as the LPNKs, other institutions are fashioned by Regulations and Presidential Polices as independent bodies. Theoretically, the difference between these independent bodies and LPNK is The very fact that they're coordinated under a particular ministry and straight report back to the President, Whilst this may not automatically be the situation in apply. These system may be established in the promulgation of a certain legislation (e.g., the National Narcotic Company was shaped by virtue of Presidential Decree No. 116 of 1999 on Countrywide Narcotic Company as amended by Presidential Decree No. seventeen of 2002) or shaped as Element of Law to guidance the underlying plan (e.
Although formally removed from coordination under Kemenkopolhukam, Mahfud emphasised that his ministry could however question BIN for information and facts. “As being a minister, I constantly get information from the Head of BIN and often inquire BIN to give shows at ministerial conferences,” he claimed.[three]
Pertama kalinya tak lupa senatiasa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tiada terbatas ini. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Baca selengkapnya yang telah membimbing umatnya kepada jalan yang amat mulia ini.
Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]
Kumpulan informasi, melakukan kegiatan untuk melindungi terhadap, kegiatan intelijen yang ditujukan terhadap Amerika Serikat, dari kegiatan teroris internasional, kegiatan perdagangan obat bius, dan kegiatan lainnya sebagai penangkal atas seteru yang diarahkan kepada Amerika Serikat oleh kekuasaan, organisasi, orang dan agen dari pihak asing;
Selama 32 tahun, Soeharto menggunakan alasan keamanan nasional, intelijen di bawah kendali militer bisa memasukan seseorang ke dalam penjara. Dengan dalih keamanan nasional, pers harus berhenti terbit dan patuh keinginan presiden atau kroninya.
BIN has become the topic of criticism from human rights groups for its therapy of dissidents and human rights advocates in Indonesia and not enough accountability, as even the Indonesian governing administration would not know with regards to their action.[4][5]
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.